Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(plugins/gateways/.htaccess/index.php) is not within the allowed path(s): (/home:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/plugins/PluginRegistry.inc.php on line 243

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(plugins/gateways/.htaccess/.htaccessGatewaysPlugin.inc.php) is not within the allowed path(s): (/home:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/plugins/PluginRegistry.inc.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/plugins/PluginRegistry.inc.php:243) in /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php on line 898

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/plugins/PluginRegistry.inc.php:243) in /home/stihcid1/public_html/ojs/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php on line 899
https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/issue/feed Jurnal Keadilan 2022-07-29T14:05:08+07:00 Open Journal Systems https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/36 KENDALA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN REPRESENTASI 30 PERSEN PEREMPUAN DI PARLEMEN 2022-07-29T10:54:00+07:00 SOFIAN, S.H., M.H. sofiansuccess90@gmail.com AFIDATUN NAHDIAH afidatun@gmail.com <p>Tren keterwakilan perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan dari periode ke periode pemilihan legislatif di DPR RI.Akan tetapi, walaupun jumlah anggota DPR perempuan meningkat, namun jumlah ini belum pernah mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2019 persentase anggota perempuan terpilih hanya mencapai 20,8 persen atau 120 Anggota Legislatif perempuan dari total 575 kursi. Sementara tahun 2014 jumlah anggota DPR perempuan terpilih hanya 17,32 persen. Padahal Aturan hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI TAHUN 1945 dan UU Pemilu, UU Partai politik maupun aturan KPU yang menjadi payung hukum sebagai jaminan ruang untuk perempuan ikut serta di dalam proses berbangsa dan bernegara khususnya keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Tujuan penulisan ini yakni untuk menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.Adapun metode yang digunakan yakni metode deskriptif guna menghasilkan data yang bersifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa, Aturan <em>affirmative action</em> kuota 30 persen perempuan dan <em>zipper system</em> belum sepenuhnya berhasil dicapai oleh calon anggota DPR perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen. Perempuan masih mengalami kendala terhadap permasalahan ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya masyarakat patriarki. Dominasi laki-laki di dunia politik dan parlemen sudah berlangsung sejak lama, membuat perempuan tertinggal dan memiliki akses yang lebih terbatas dalam meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi di ranah politik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci: Kendala, <em>affirmative action, </em>Representasi 30%Perempuan.</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 SOFIAN, S.H., M.H., AFIDATUN NAHDIAH https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/45 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI 2022-07-29T12:58:42+07:00 RIFQAH ANISA HENI NASUTION rifqahheni@gmail.com DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. danytryhutamahutabarat@gmail.com <p>Covid-19 atau yang biasa disebut Corona virus adalah sebuah wabah atau virus yang berasal dari Wuhan yang sejak 2 tahun terakhir ini.dan kemudian organisasi kesehatan dunia) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona ini. Akibat dari pandemi Covid-19 ini, banyak sekali sektor kehidupan masyarakat yang berubah. Dampaknya multisektoral dan efeknya akan telihat dalam jangka waktu panjang dan paling dan paling keras menghantam masyarakat miskin dan rentan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di lingkungan kehidupan masyarakat serta masalah-masalah sosial lainnya. dikarenakan dari pembatasan sosial yang berskala besar yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka pada masa pandemi meningkat hingga angka 7,07%. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran tersebut, pada 2021 penduduk miskin bertambah menjadi 10,4% dari 9,78% pada 2020. Kebijakan Pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi dan terdapat beberapa kebijakan alternatif.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci : </strong><em>Kemiskinan, Pandemi Pemerintah, Pengangguran</em></p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 RIFQAH ANISA HENI NASUTION, DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/44 EKSISTENSI HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT 2022-07-29T12:51:13+07:00 YULIA RIZKA HASIBUAN yulia@gmail.com DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. danytryhutamahutabarat@gmail.com <p>Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia.Hukum tidak terlepas dari masyarakat,begitupun sebaliknya,karena selain hukum itu berfungsi pasif,hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana,Hukum yang berlaku dalam masyarakat,pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan.Sayangnya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis,kaidah filosofis,kaidah ultitilies/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian,ketentraman,dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum.Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat,jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat.Dengan demikian,hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan.Masyarakat tanpa hukum,maka akan terjadi kacau belau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang,begitu pula sebaliknya,hukum tanpa ada masyarakat ,maka hukum itu tidak berarti sama sekali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci: Eksistensi, Hukum, Masyarakat</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 YULIA RIZKA HASIBUAN, DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/39 PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN 2022-07-29T11:54:49+07:00 ABDUL AZIS MANURUNG, S.H., M.Kn. manurungazis@gmail.com <p>Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pertanahan. Oleh karena itu BPN merupakan bagian internal dalam pembangunan bangsa dan BPN berperan sebagai pihak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan. BPN adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dibentuknya BPN dengan tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan Perundang-Undangan lain yang meliputi peraturan-peraturan penggunaan, penguasaan pendaftaran tanah, pengurusan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Sebagaimana kita ketahui tugas pokok BPN melaksanakan tugas Pemerintah dibidang pertanahan secara Nasional, Regional dan sektor sekaligus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang sering disebut dengan pelayanan publik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci : BPN, &nbsp;Fasilitator, Sengketa</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 admin admin https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/41 PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS DPRD KABUPATEN BATU BARA 2022-07-29T12:15:03+07:00 ALFIANDI WISUDAWANSYAH NASUTION, S.H., M.H. fandinasution13@gmail.com <p>DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja yang baik dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai persyaratan legalnya sebuah peraturan daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan misalnya adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan dll, penguatan kelembagaan mengoptimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan, penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan, sarana prasarana dan staf dan penentuan program legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci : Peran, Alat Kelengkapan Dewan, DPRD</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 ALFIANDI WISUDAWANSYAH NASUTION, S.H., M.H. https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/49 MEKANISME PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL 2022-07-29T14:05:08+07:00 RATMI SUSIANI SAGALA, S.H., M.H. ratmisusianisagala@gmail.com <p>Penyelesaian sengketa yang terjadi antar Negara-negara yang tidak mencapai kesepatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara bersahabat, maka pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara cara kekerasan, salah satu nya adalah melalui jalan perang. Itulah sebabnya para pihak yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penjahat-penjahat perang (<em>War Criminals</em>). Dikatakan demikian, karena dianggap melanggar hukum pidana biasa maupun hukum yang berlaku sehingga harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan nasional bahkan pengadilan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian tulisan ini juga menggunkan mekanisme penelitian kepustakaan atau library research. Penyelesaian sengketa menurut hukum internasioanal menggunkan dua mekanesme, yang pertama adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum nasional atau berbasis hukum-hukum internasional yang telah diratifikasi atau diadopsi menjadi sebuh hukum nasional suatu negara, kemudian penyelelesaian menggunkan mekanisme secara internasional dengan membawa sengketa tersebut ke mahkamah internasional atau mahkamah pidana inenternasional apabila tindakan tersebut melanggar ham berat.</p> <p>Kata kunci : Mekanisme, Penegakan Hukum, Internasional</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 RATMI SUSIANI SAGALA, S.H., M.H. https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/35 PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 2022-07-29T10:18:28+07:00 SYAFRIZAL, S.H., M.H. izalli71@gmail.com <p>Abstrak</p> <p>Covid-19 adalah sebuah pandemi yang terburuk, pandemi ini merenggut &nbsp;jutaan korban jiwa, untuk menghambat laju penyebaran virus covid-19, presiden Indonesia mengeluarkan perpres tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Langkah ini dinilai yang paling tepat dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19.tentunya terdapat pro kontra dalam pelaksanaan vakinasi tersebut tetapi sudut pandang pemerintah berorintasi dengan asas "<em>salus populi suprema lex esto</em>, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (<em>conceptual approach</em>) serta pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>), Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau <em>library research</em>. Pelaksanaan program vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi virus covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini merujuk pada Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.Adapun beberapa kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A perpres tersebut sedangkan pandangan HAM terhadap Pelaksanaan Program vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebab hak untuk hidup &nbsp;merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak <em>non derogable rights</em>. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup masayarakat dimasa pandemi covid-19, hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting. Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat dikatakan bahwa setiap orang dengan jelas dan pasti mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain, demi terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup.</p> <p>Kata Kunci: Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19, Hak Asasi Manusia</p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 admin admin https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/47 FENOMENA DAN DAMPAK DOMINO ISLAND DALAM MASYARAKAT 2022-07-29T13:11:28+07:00 HAYKAL RAYNALDI hyugarisky47@gmail.com DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. danytryhutamahutabarat@gmail.com <p>Di Era reformasi industri dan digital seperti sekarang ini banyak pengaruh serta dampak yang terjadi dilingkungan bermasyarakat. Negara kita Indonesia adalah Negara hukum yang telah mengatur dan membuat peraturan serta sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan tindak pidana maupun perdata.Setelah menandatangani surat pernyataaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, para pelaku kemudian diserahkan kekeluarganya masing-masing. Masih di bulan yang sama, masyarakat Aceh dihebohkan dengan adanya beberapa kasus perceraian pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar. Kendati demikian, masih saja ada masyarakat yang memainkan Higgs Domino hingga menimbulkan efek negatif yang cukup meresahkan.Mulai dari terjadinya jual beli chip hingga terjadinya beberapa kasus perceraian dalam rumah tangga akibat game tersebut. Bukan karena masalah rumah tangga yang lazim terjadi,tapi yang membuat heboh perceraian ini karena dipicu oleh masalah sepele,Yakni karena efek buruk dari game Higgs Domino Island ini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci : </strong><em>Dampak, Domino Island</em><em>, </em><em>Hukum</em></p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 HAYKAL RAYNALDI, DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/43 ALIRAN FILSAFAT HUKUM ALAM 2022-07-29T12:42:17+07:00 DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. danytryhutamahutabarat@gmail.com RATU BALKIS SITORUS ratubalkissitorus@gmail.com <p>Aliran Hukum Alam merupakan salah satu aliran dalam Filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu. Aliran atau Mazhab Hukum Alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif (hukum yang berlaku di masyarakat) yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran Hukum Alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para Penganut aliran ini, Hukum Alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum Alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Alam. Menurut Sumbernya Aliran Hukum Alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu Irasional dan Rasional. Aliran Hukum Alam Irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan Aliran Hukum Alam Rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci : <em>Aliran, Fisafat, Hukum Alam</em></p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H., RATU BALKIS SITORUS https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/46 DAMPAK COVID-19 TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA YANG SEMAKIN MELEMAH DAN BERPENGARUH TERHADAP SELURUH MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KURANG MAMPU 2022-07-29T13:05:51+07:00 LISA AZHARI lisa@gmail.com DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H. danytryhutamahutabarat@gmail.com <p>Sejak kemunculan virus corona pada bulan maret 2020 awal, Indonesia mulai berperang untuk menghadapi Virus Corona(Covid 19) yang mulai masuk diIndonesia . Virus Corona (Covid19) adalah jenis penyakit menular&nbsp; yang disebabkan oleh corona virus&nbsp; yang paling baru ditemukan .Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember dan masi berlangsung hingga saat ini. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona(covid19) diIndonesia akan memberikan dampak secara tidak langsunng terhadap perekonomian di Negara Indonesia . Dampak Virus corona(Covid19) pada perekonomian di Indonesia&nbsp; adalah terlihat pada sektor perdagangan .Dengan adanya virus corona (Covid19), eksport dan import barang akan tergantung contohnya&nbsp; China merupakan negara eksportir terbesar dunia . Adanya Virus Corona yang terjadi di Chna menyebabkan perdagangan China memburuk.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci : </strong><em>Dampak, Covid-19</em><em>, </em><em>Sistem Perekonomian</em></p> 2022-07-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 LISA AZHARI, DANY TRY HUTAMA HUTABARAT, S.H., M.H.