Prosedur Perundingan Bipartit Bagi Pekerja/Buruh Dan Pengusaha

MANGARAJA MANURUNG Abstrak Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dikenal  ada 2 (dua) bentuk penyelesaian ketika terjadi perselisihan industrial, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dan melalui Pengadilan, salah satu dari bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah melalui perundingan Bipartit. Perundingan Bipartit merupakan kewajiban bagi pekerja/buruh dan pengusaha, langkah ini harus ditempuh Read more about Prosedur Perundingan Bipartit Bagi Pekerja/Buruh Dan Pengusaha[…]

Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Bangunan

Zulhadi Tasyrik Abstrak Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Tujuan memakai tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu untuk diusahakan dan tempat membangun sesuatu. Hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu hak Read more about Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Bangunan[…]

Kedudukan Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Nasional

RUSMANTO Abstrak Indonesia adalah negara hukum.Sebagai negara hukum tentu harus memiliki hukum nasional sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan. Dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur Read more about Kedudukan Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Nasional[…]

Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

ARI DERMAWAN Abstrak Korupsi terjadi dimana-mana dan berlangsung cukup lama, korupsi bukan bagian dari sebuah budaya. Masalah korupsi tidak hanya dialami negara Indonesia saja tetapi negara-negara berkembang maupun negara maju di dunia juga dihadapkan pada masalah korupsi. Di Indonesia sendiri, korupsi semakin hari semakin merajalela, tidak hanya dari segi jumlah kasus yang ada tetapi juga Read more about Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi[…]

Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut Kuhp

FAHRUL RIZAL Abstrak Perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum Read more about Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut Kuhp[…]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Kehamilan

INDRA PRASETIO Abstrak Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara Read more about Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Kehamilan[…]

Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Melalui Bantuan Hukum

BUDI SASTRA PANJAITAN Abstrak Bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BBH perguruan tinggi hukum kepada masyarakat bukanlah belas kasihan, tetapi merupakan suatu kesempatan untuk “mendekatkan” perguruan tinggi kepada masyarakat, dalam tataran sosial perguruan tinggi merupakan sub ordinasi masyarakat dan karena itu harus kembali kepada masyarakat melalui Tri Darma Perguruan Tinggi. Bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan Read more about Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Melalui Bantuan Hukum[…]

Peran Moral Dalam Pembangunan Dan Penegakan Hukum

RATMI SUSIANI SAGALA Abstrak Tegaknya hukum dan pembangunan tidak lepas dari peran pelaku, dalam hubungan ini terdapat hubungan yang erat antara tindakan dengan moral. Pembangunan dan penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika pelakunya memiliki moral, namun disamping itu  moral akan berhubungan pula dengan sistem dan isi hukum yang berlaku Kata kunci: Moral, Pembangunan dan Read more about Peran Moral Dalam Pembangunan Dan Penegakan Hukum[…]